PALANGKA RAYA IBU KOTA PEMERINTAHAN INDONESIA

oleh -21 views

Oleh Saidulkarnain Ishak

Palangka Raya, kbiraya – Wacana ibu kota pemerintahan Indonesia kini mengemuka kembali setelah beberapa tahun lalu menjadi pembicaraan secara nasional di negeri ini. Calon lokasi ibu kota pemerintahan Indonesia menjadi inti wacana nasional di tengah menanti pengumuman pemilu 2019.
Kini, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya bagaikan seorang gadis yang memiliki kelebihan secara menyeluruh, yang sejak masa Presiden Soekarno hingga kini tidak berhenti diwacanakan sebagai pusat pemerintahan Indonesia.
Agaknya tidak berlebihan kalau Palangka Raya menjadi ibu kota pemerintahan Indonesia, karena wilayahnya luas (7,95 persen) dari luas Indonesia, dan nyaris tanpa gunung. Palangka Raya dinilai strategis untuk membangun pusat pemerintahan di masa mendatang.
Wacana ibu kota pemerintahan Indonesia tidak pernah berhenti dibicarakan anak bangsa, dan bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ikut bicara setelah pada 1957 Presiden pertama Indonesia Soekarno menggagas pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Palangka Raya.
Palangka Raya memang sebagai “Kota Masa Depan Indonesia” seperti digagas Presiden Soekarno pada 1957 itu. Gagasan proklamator kemerdekaan Indonesia dinilai banyak kalangan sebagai ide brilian karena wilayahnya strategis berada di tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Setelah lebih setengah abad berlalu, gagasan brilian Bung Karno itu kini bergulir lagi, ditandai dengan berbagai pemikiran penguasa di negeri ini. Palangka Raya kini sepertinya sedang menanti tindakan nyata dari pusat, untuk mewujudkan cita-cita proklamator kemerdekaan Indonesia, Soekarno.
Mantan Wali Kota Palangka Raya HM Riban Satia yang terpilih kembali dalam pesta demokrasi rakyat lima tahunan dan baru dilantik untuk kedua kalinya pada 23 September 2013 menyatakan, pihaknya sudah menyusun langkah menyahuti keinginan menjadikan Palangka Raya sebagai pusat pemerintahan Indonesia.
Palangka Raya sendiri merupakan kota terluas di Asia Tenggara, dan bahkan mungkin di dunia, kata Riban Satia. Luas wilayahnya 2.678,5 kilometer persegi, dan baru 54 kilometer persegi yang digunakan untuk permukiman. Jadi, sangat dimungkinkan pembangunan pusat pemerintahan di Palangka Raya.
Riban Satia sebagai Wali Kota periode 2013-2018 yang berpasangan dengan Mofit Saptono Subagio itu menyatakan Palangka Raya siap dijadikan pusat pemerintahan Indonesia. Palangka Raya sebagai kota “Seribu Danau” menanti tindakan nyata penguasa Indonesia.
Rencana tata ruang
Sambil menunggu tindakan nyata penguasa di Jakarta, pemerintah kota Palangka Raya sendiri sudah membuat perencanaan tata ruang dan wilayah kota untuk 50-100 tahun ke depan seperti ruas jalan yang lebar dan jaringan drainase kota.
Hal ini sudah diatur dalam regulasi yang disusun Pemerintah Kota Palangka Raya, sehingga setiap orang yang berkunjung selalu berkomentar bahwa Palangka Raya merupakan kota yang tertata dengan jaringan jalan lebar dan halaman rumah luas.
“Ada pembangunan rumah sangat sederhana justru membuat beberapa wilayah terlihat kumuh karena di kawasan itu tidak ada tata ruang yang jelas. Untuk itu harus ada konsep yang jelas dan ini menjadi pekerjaan rumah kami selama lima tahun terakhir,” ujarnya.
Dilihat dari luas wilayah secara makro di provinsi yang dijuluki “Bumi Tambun Bungai dan Bumi Pancasila” itu, sungguh menjadi sebuah harapan masa depan bagi pusat pemerintah Indonesia. Luas provinsi yang kini dipimpin Gubernur Agustin Teras Narang itu tercatat 153.800 Km2.
Di wilayah yang dikenal dengan daerah sejuta lahan gambut itu sulit ditemukan gunung setinggi lebih 1.000 meter di atas permukaan laut. Diperkirakan 80-90 persen wilayahnya datar, dan jalannya dominan lurus, bagaikan jalan bebas hambatan di kota besar.
Tidak ada yang perlu diragukan manakala keinginan memidahkan pusat pemerintahan Indonesia ke Palangka Raya. Persoalan kemudian adalah kesepakatan tanpa intrik politik, karena gagasan Soekarno setengah abad silam itu bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang.
Kalau saja semua elemen masyarakat, terutama para ahli dan penguasa menetapkan hatinya dengan tindakan nyata mewujudkan gagasan Presiden Soekarno, tentu akan berjalan sesuai harapan. Semua itu untuk mewujudkan kemaslahatan bangsa Indonesia.
Upaya merealisasikan keinginan itu mustahil dicapai tanpa tindakan nyata dari penguasa. Penguasa sekarang agaknya sudah waktunya mengkaji dan menyusun langkah strategis sebagai upaya memberi jawaban atas gagasan brilian pendiri negara ini, Soekarno.
Kota masa depan
Terkait dengan masalah tersebut, pengamat kebijakan publik Andrianov Chaniago mengatakan, kota-kota di Indonesia saat ini adalah kota-kota yang sedang tumbuh. Tugas utama pemimpin melakukan pembaruan dan perombakan yang signifikan untuk menata pertumbuhannya.
“Yang terpenting dilakukan adalah konsolidasi lahan dan bangunan. Selama ini konsolidasi lahan dan bangunan tidak pernah tercapai,” kata staf pengajar pascasarjana Universitas Indonesia (UI) Jakarta itu beberapa waktu lalu.
Dia mengatakan, pemimpin harus mampu mengubah perilaku masyarakat demi kebaikan dan pertumbuhan kota. Meskipun sulit, masih ada indikasi untuk bisa berubah. Contohnya perubahan yang terjadi di Solo dan Surabaya. Peran kepemimpinan sangat penting, ujarnya.
Sementara itu, Prof HM Norsanie Darlan mengatakan, ibu kota Provinsi Kalteng , Palangka Raya dinilai cocok menjadi kota masa depan Indonesia dan ibu kota pemerintahan Indonesia karena wilayahnya luas, mudah ditata dan tidak pernah diguncang gempa bumi.
“Jika menjadi ibu kota pemerintahan Indonesia, Palangka Raya juga strategis letaknya karena berada di pulau terbesar,” kata Guru Besar Program Studi Pendidikan Luar Sekolah (Prodi PLS) pada Universitas Palangka Raya (Unpar) tersebut.
Dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan, Kalteng belum pernah diguncang gempa bumi, posisinya berada di tengah pulau yang diperkirakan aman dari bencana tsunami. Daerah ini juga bebas dari bencana alam banjir dan mudah ditata karena lahannya tersedia luas.
Sebagai kota masa depan Indonesia, juga ada keuntungan antara lain tidak akan terjadi penggusuran dan letaknya strategis di tengah serta mudah komunikasi dan transportasi laut-udara dengan jangkauan tidak terlalu jauh, Jakarta-Palangka Raya dapat ditempuh 1 jam dan 40 meter melalui udara.
Wacana pemindahan ibu kota pemerintahan seperti digagas Presiden Soekarno saat peresmian Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalteng, yang ketika itu bernama “Desa Pahandut” itu sudah waktunya disatukan pemikiran dan visi menuju kesepakatan bersama.
Rencana Induk Soekarno
Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang mengatakan, keinginan mempersiapkan Palangka Raya sebagai ibu kota pemerintahan Indonesia sudah dilakukan. Secara visioner dituangkan dalam rencana induk (master plan) yang disusun Presiden Soekarno.
Kota yang pernah diidamkan sebagai ibu kota Negara tersebut memiliki luas 2.678,51 Km persegi dan jauh lebih luas dari Jakarta, yang luasnya hanya 661,52 Km persegi itu, kata Teras yang pernah berkiprah sebagai anggota DPR-RI delapan tahun lalu.
Dia mengatakan, secara geografis posisi Palangka Raya khususnya dan Provinsi Kalteng umumnya tepat berada di tengah Indonesia serta tidak berada pada daerah tektonik, sehingga kondisi ini relatif aman dari bencana alam gempa bumi, banjir dan tanah longsor.
Kalteng memiliki potensi wilayah karena sepanjang 750 Km sangat mungkin dikembangkan pelabuhan untuk mendukung keberadaan ibu kota pemerintahan. Secara kultural, masyarakat dengan falsafah “Huma Betang” siap menyambut rencana pemindahan ibu kota pemerintahan tersebut.
Dari segi ketersediaan lahan yang luas, sangat dimungkinkan untuk sarana transportasi udara, termasuk pembangunan bandara skala internasional karena memiliki luas wilayah 1,5 kali Pulau Jawa yang secara alamiah juga terdapat sungai besar untuk mendukung posisi tersebut.
Sekarang tinggal bagaimana upaya mengkaji dan mengampanyekan keunggulan dan potensi yang ada di daerah kaya sumber daya alam tersebut di forum-forum regional, nasional, dan internasional, termasuk mewujudkan gagasan Presiden Soekarno tersebut.
“Kini merupakan momentum tepat dan strategis untuk membangunkan kesepahaman serta menyatukan persepsi dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam upaya merespon wacana persiapan Palangka Raya sebagai ibu kota pemerintahan Indonesia,” katanya.
Penyiapan Palangka Raya menuju ibu kota Indonesia sudah ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalteng sesuai Peraturan Daerah (Perda) No.1/2011, dan ini merupakan tindakan nyata penguasa di tingkat provinsi.
Selain itu, ibu kota pemerintahan Indonesia dapat dilakukan secara bertahap. Tidak harus semua kementerian dipindah. Kementerian Perkebunan, Pertankan, ESDM, Tenaga Kerja, dan Kementerian Daerah Tertinggal mungkin yang perlu diprioritaskan.
Pemindahan ibu kota pemerintahan Indonesia bertahap sesuai kebutuhan. Tidak harus pindah sekaligus, termasuk ASN. Bisa saja 50 persen ASN berkantor penuh di lokasi baru ibu kota, dan sebagian lainnya tetap di kantor Kementerian sebelumnya. (sky)
ikirim dari Yahoo Mail di Android

BACA JUGA :  GUB.KALTENG SERAH MOBIL AMBULANCE UNTUK MASJID AL FURQON PALANGKA RAYA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *