Sen. Okt 26th, 2020

kbirayanews.com

Menyajikan Informasi Bernilai Edukasi

Pencegahan Terorisme Perlu Keterlibatan Aparatur Desa

PALANGKA RAYA, kbiraya – Aparatur pemerintahan desa dan kelurahan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dinilai perlu memiliki pengetahuan dan cara mencegah terorisme yang mungkin “merayu” masyarakat, kata Kolonel Sigit Karyadi SH di Palangka Raya, Kamis (29/8/2019).

Kepala Sub Direktorat Bina Dalam Lembaga Pemasyarakatan Badan Penanggulangan Nasional Terorisme (BNPT) mengatakan hal tersebut ketika berbicara pada kegiatan Rembuk Aparatur Kelurahan dan Desa tentang Literasi Informasi melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Kalimantan Tengah yang diikuti seratus peserta.

Sigit mengatakan, paham terorisme dan radikalisme perlu dicegah sejak dini sehingga tidak ada ruang berkembang dalam masyarakat. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya mengantisipasi perkembangan paham tersebut, dan tentu diperlukan pengawasan intensif dari aparatur berwenang di lingkungan masyarakat.

“Terorisme itu ada sejak dulu. Motivasinya bisa karena kedekatan ideologi, balas dendam, ketidakadilan, dan kemiskinan, kata Sigit seraya menambahkan, faktor pemicu munculnya terorisme dan radikalisme itu sulit dihilangkan. Alhasil, bibit-bibit paham ini akan selalu ada di tengah masyarakat.

Sigit mengatakan perlu peran aparatur di kelurahan/desa, Ketua RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), Babinsa (Bintara Pembina Desa), Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) untuk melakukan pengawasan di lingkungan tugas masing-masing.

Pengawasan dimaksud, di antaranya menyangkut jumlah warga, kelengkapan administrasi kependudukan, profesi dan aktivitas masing-masing individu. Dengan adanya pengawasan tersebut, aktivitas warga yang terpapar atau melakukan aktivitas terorisme dan radikalisasi bisa ditangkal secara dini.

Selain pengawasan aparatur, lanjut Sigit, masyarakat sendiri juga berkewajiban berkontribusi dalam mengamankan lingkungannya dari berbagai potensi penyebaran paham terorisme dan radikalisme. Caranya dengan aktif mengurus kelengkapan data administrasi kependudukan ke aparatur terkait.

Sebagian masyarakat kita sering menunda mengurus kelengkapan kependudukan seperti surat keterangan domisili. Baru mau ngurus kalau ada keperluan. Misalnya karena perlu untuk melengkapi syarat kredit, pernikahan, dan lainnya. Kebiasaan demikian harus mulai diubah, imbau Sigit.

BACA JUGA :  FPK Kalteng Wujudkan Kebersamaan Dalam Natal Bersama

Dia menambahkan, dengan lengkapnya pendataan kependudukan warga, pengawasan aparatur setempat terhadap potensi penyebaran paham terorisme dan radikalisme dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.

Sigit mengatakan, kegiatan sehari yang digelar FKPT Provinsi Kalteng ini juga menghadirkan sejumlah pemateri lain. Di antaranya, praktisi sosial media yang juga konsultan komunikasi dan riset Vivi S Zabkie, dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalteng HM Haris Sadikin.

Kegiatan yang dibuka Staf Ahli Gubernur Kalteng Yuas Elko ini dihadiri jajaran Komando Resor Militer (Korem) 102/Pjg, Kepolisian Daerah (Polda), Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), dan petinggi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) lainnya.

Ketua Bidang Media Massa, Hubungan Masyarakat, dan Sosialisasi FKPT Kalteng H Sutransyah, dalam laporannya, mengatakan, kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta, terdiri dari pejabat lurah, petugas Babinsa dan Bhabinkamtibmas, elemen mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Palangka Raya, perwakilan organisasi kepemudaan, pegiat sosial media, serta insan pers dari media massa cetak, elektronik, dan online.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi terkini tentang terorisme dan radikalisme di masyarakat kita, serta sebagai wadah merangkum saran berbagai pihak dalam upaya pencegahannya, ujar Sutransyah. (SAR/sky).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *