Sen. Feb 17th, 2020

kbirayanews.com

Menyajikan Informasi Bernilai Edukasi

DPR Taiwan Sahkan UU Pertahanan Negara

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen

PALANGKA RAYA, KBIRAYA – Lembaga legislatif Yuan (Dewan Perwakilan Rakyat – DPR) Taiwan mengesahkan Undang-Undang “Anti-infiltration Act” untuk memperkuat pertahanan demokrasi dan mempertahankan hubungan lintas-selat yang stabil masa mendatang.

Presiden Tsai Ing-wen secara resmi mengumumkan implementasi undang-undang tersebut pada 15 Januari tahun ini. Tujuannya untuk memperkuat pertahanan demokrasi Taiwan, demikian siaran pers yang diterima kbiranews di Palangka Raya, Kamis (24/1/2020).

Dalam beberapa tahun terakhir, China dan negara-negara otoritas lainnya telah meningkatkan pengaruhnya terhadap operasi, infiltrasi dan campur tangan kepada negara-negara demokratis lainnya, yang mengarah pada ancaman kebebasan demokrasi.

Oleh karena itu, banyak negara telah memperkuat pertahanan demokrasi melalui undang-undang. Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, Australia, dan Selandia Baru, telah meninjau dan mempelajari undang-undang yang relevan untuk mencegah infiltrasi berbahaya dari negara lain.

Taiwan berada digaris terdepan ekspansi eksternal China, menghadapi infiltrasi dan intervensi terburuk. Oleh karena itu, mutlak diperlukan pembuatan undang undang untuk memperkuat mekanisme pertahanan demokrasi.

Pada awal 2019, pemerintah China mengusulkan apa yang disebut “5 usulan Xi” yang akan mempercepat proses penyatuan kembali Taiwan (mencaplok Taiwan). Sementara itu juga meningkatkan upayanya untuk memecahkan Taiwan. 

Pada intinya undang-undang ini melarang menerima instruksi, titipan, atau pendanaan dari musuh asing, terlibat dalam sumbangan politik ilegal, bantuan kampanye pemilu, lobi, mengganggu demontrasi umum, ketertiban sosial, dan penyebaran informasi palsu untuk mengganggu proses pemilu.

Undang-undang “Anti-infiltration Act”sepenuhnya mematuhi semangat supremasi hukum dan memperhitungkan jaminan perlindungan hak asasi manusia. 

Pelaku harus menyadari situasi yang terlibat dalam “tindakan ilegal” di bawah “infiltrasi” kekuatan musuh asing , akan menjadi target identifikasi dan penilaian yang tegas oleh lembaga peradilan, sebelum mereka menjadi terdakwa hukum.

BACA JUGA :  Skipjack Sediakan Jaringan Internet Cepat dan Akurat

“Anti-infiltration Act” bukan anti hubungan timbal balik. Sebaliknya, ini dapat mempertahankan hubungan lintas-selat yang stabil dan teratur. Umumnya, hubungan lintas-selat yang normal tidak akan melanggar hukum.

Pemerintah Taiwan selalu mendukung kegiatan hubungan timbal balik yang legal dan tertib. “Anti-infiltration Act” mencegah keterlibatan kekuatan asing dalam politik, sehingga hubungan lintas selat menjadi tidak rumit, mencegah campur tangan asing yang tidak perlu, sehingga rakyat Taiwan bisa melakukan hubungan timbal balik dengan penuh rasa aman. (KBI/SKY)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *