Sab. Okt 31st, 2020

kbirayanews.com

Menyajikan Informasi Bernilai Edukasi

Erick Thohir Diminta Selamatkan BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir (FOTO : NETS)

PALANGKA RAYA, KBIRAYA – Para pekerja di  perusahaan Badan Usha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaan BUMN meminta Menteri BUMN Erick Thohir menyelamatkan perusahaan milik negara dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab memimpin perusahaan tersebut.

Ini perlu segera dilakukan karena korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Direksi di BUMN sudah sangat mengkhawatirkan, kata Presiden Serikat Karyawan PT Jalan Tol Lingkarluar Jakarta dalam siaran persnya, Kamis (27/2/2020).

“Kami mendesak Menteri BUMN, Erick Thohir, segera melakukan bersih-bersih di semua BUMN dan tidak tebang pilih dalam membersihkan BUMN, termasuk di seluruh anak maupun cucu perusahaan BUMN,” katanya. 

Semua pimpinan BUMN selalu mengklaim sudah melakukan Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan operasional perusahaan. Namun faktanya, berbagai kasus korupsi besar masih marak terjadi di BUMN.

Kasus Jiwasraya menjadi contoh paling buruk, selain kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang lainnya. Menteri BUMN sebaiknya segera mengganti Direksi dan Komisaris BUMN yang buruk.

Mirah Sumirat yang didaulat menjadi Koordinator “Aliansi Pekerja BUMN Bergerak”, dalam keterangan pers tertulisnya juga menyoroti soal Direksi BUMN yang “tidak ramah” pada serikat pekerja di perusahaannya.

Padahal kehadiran serikat pekerja di BUMN, selain karena dijamin UUD 1945 dan Undang Undang 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, perannya juga sangat diperlukan sebagai alat kontrol kepada manajemen, sehingga manajemen BUMN tidak bertindak semaunya sendiri.

Mirah Sumirat yang juga Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia menginformasikan adanya beberapa kasus yang terjadi di BUMN, yang sangat perlu mendapat perhatian Menteri BUMN.

“Aliansi Pekerja BUMN Bergerak” juga menyampaikan tuntutan kepada Menteri BUMN untuk membersihkan dan membenahi BUMN dan anak / cucu / cicit perusahaan BUMN dengan mengganti Direksi dan Komisaris yang tidak bertanggung jawab.

BACA JUGA :  Pesta Yoga Internasional Bakal Digelar di Jakarta

Dalam hal ini termasuk menyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan Negara, kriminalisasi, Mutasi dan PHK Pengurus Serikat Pekerja, PHK Massal, dan Praktek Outsourcing dan Pekerja Kontrak yang Melanggar Undang Undang. (SKY/KBI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *