Ming. Nov 1st, 2020

kbirayanews.com

Menyajikan Informasi Bernilai Edukasi

Peliputan Kasus Corona “Berisiko”, IJTI Keluarkan 6 Peringatan

PALANGKA RAYA, KBIRAYA – Virus Covid-19 penyebab Novel Coronavirus atau Flu Corona jenis baru telah merebak di Indonesia. Peristiwa yang menimbulkan kepanikan warga ini menjadi buruan insan pers dalam menggali informasi. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) telah mengeluarkan maklumat agar para wartawan tetap aman dalam peliputan “berisiko” ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo kemarin (2/3/2020) menyatakan dua warga Depok , Jawa Barat positif terjangkit virus Corona. Dalam perkembangan hari ini (3/3/2020), satu warga Cianjur berstatus suspect (terduga) Covid-19 meninggal sebelum mendapat perawatan khusus.

Seiring dengan temuan kasus virus Corona ini, IJTI Pusat lewat siaran persnya yang diterima redaksi kbirayanews.com, tadi pagi, mengingatkan beberapa hal agar wartawan peliput kasus virus Corona ini tetap aman dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Dalam siaran pers yang mengatasnamakan Ketua Umum IJTI Pusat Yadi Hendriana dan Sekretaris Indria Purnama Hadi itu, disampaikan bahwa sesuai Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999, pers nasional memiliki peran sebagai media informasi, pendidikan, dan kontrol sosial.

Pers juga berkewajiban untuk memberikan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Namun, lanjut pernyataan itu, tetap “tidak ada berita seharga nyawa”.

“Jurnalis harus tetap mengutamakan keselamatan dirinya dibanding berita yang diliputnya. Kesehatan dan keselamatan kerja para jurnalis menjadi prioritas saat penugasan berisiko seperti liputan soal Covid-19 ini,” lanjut pernyataan itu.

Sehubungan dengan itu, IJTI Pusat melalui siaran pers ini mengingatkan, pertama, jurnalis harus selalu mengedepankan aspek keselamatan dalam peliputan Covid-19.

Kedua, jurnalis harus memberikan rasa aman, menyejukkan, dan menenteramkan masyarakat dalam pemberitaan kasus Covid-19.

Ketiga, jurnalis wajib menjaga hak-hak pasien dalam peliputan kasus Covid-19, sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 menyangkut perlindungan konsumen, seperti kerahasiaan identitas pasien dan keluarganya.

BACA JUGA :  Peran Strategis ISP dalam Pelayanan Jaringan Internet

Keempat, perusahaan media wajib membekali parangkat kesehatan bagi jurnalis yang mendapat penugasan meiput kasus Covid-19.

Kelima, jurnalis menggunakan narasumber yang berkompeten dalam kasus Covid-19.

Keenam, pemerintah wajib memberikan informasi akurat, kredibel, dan transparan dalam kasus Covid-19 ini. (SAR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *